UMKM Kudus di Era MEA

Oleh Mohammad Edris

Awal Tahun baru 2016 disambut dengan diberlakukanya perjanjian Masyarakat  Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah disepakati di Bali pada tahun 2003. Integrasi 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) menjadi basis produksi dan pasar bersama, tak ditunda lagi.

Mau tidak mau, siap tidak siap, kompetisi global di ASEAN tak terhindarkan. Pasar bebas ASEAN telah dimulai. Tak ada lagi proteksi bagi pelaku bisnis dalam negeri. Arus modal, barang, dan jasa dari sesama negara ASEAN, bisa masuk ke Indonesia tanpa hambatan. Siapa lebih kompetitif, dialah yang akan jadi pemenang.

Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, tidak terkecuali di Kabupaten Kudus, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan sek­tor yang mempunyai peranan penting. Sebab, sebagian besar jumlah penduduk yang berpendidikan rendah, hidup dari kegiatan usaha level kecil ini, baik UMKM tradisional maupun modern.

Perkembangan UMKM ini pun tak dapat dimungkiri. Dari jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia yang mencapai 55,8 juta, 90% tersebar di berbagai pelosok penjuru negeri. Selain itu, secara kuantitatif, UKM berkontribusi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 571%.

Namun seiring dengan berlakunya MEA, UMKM menghadapi persaingan yang semakin ketat. Semakin terbukanya pasar di dalam negeri bagi pengusaha-pengusaha ASEAN, menjadi ancaman bagi UMKM, baik di sektor barang maupun jasa.

Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan UMKM menjadi hal niscaya dan tidak bisa diabaikan. Terlebih, UMKM merupakan sektor yang sangat strategis untuk mendorong perekonomian dan kemandirian rakyat.

UMKM merupakan pilar peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sehingga, pemberdayaan UMKM, khususnya di Kabupaten Kudus, harus digalakkan dan terus diberdayakan. Bersyukur, UMKM di Kudus berada pada posisi baik dan mengalami peningkatan, dari 27.327 unit pada 2014 menjadi 27.818 unit di 2015, atau meningkat 1,8 %.